Luwuk, Banggai – Suasana pemerintahan Kabupaten Banggai memanas setelah Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka, menyampaikan pernyataan tegas terkait evaluasi kinerja sejumlah pejabat struktural di lingkup Pemkab. Dalam forum resmi pemerintahan, Bupati Amirudin menyatakan bahwa dua camat dan satu kepala dinas akan segera dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembenahan internal yang digalakkan oleh Bupati Amirudin demi menciptakan birokrasi yang profesional, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Disiplin dan Loyalitas Jadi Sorotan
Dalam pernyataannya, Amirudin menekankan pentingnya integritas, disiplin, dan loyalitas dalam pelayanan publik. Ia tidak segan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang dianggap lalai atau tidak menunjukkan kinerja optimal.
“Saya tidak ingin pejabat yang hanya menunggu gaji bulanan tanpa menunjukkan hasil kerja. Masyarakat butuh pelayanan, bukan birokrasi lamban,” tegas Amirudin di hadapan ASN saat apel gabungan di halaman Kantor Bupati.
Diketahui, dua camat yang masuk dalam daftar evaluasi tersebut dinilai jarang berada di wilayah tugas, kurang berkoordinasi dengan perangkat desa, serta tidak mampu membina wilayahnya secara aktif. Sementara kepala dinas yang bersangkutan dilaporkan tidak memenuhi target program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2024.
Penegakan Aturan untuk Reformasi Birokrasi
Langkah ini bukan pertama kali dilakukan Amirudin sejak menjabat sebagai bupati. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan konsisten dalam menerapkan reformasi birokrasi, termasuk rotasi dan mutasi pejabat yang berbasis pada evaluasi kinerja, bukan kedekatan politik.
“Pejabat bukan tempat nyaman untuk berleha-leha. Kalau tidak mampu menjalankan amanah rakyat, silakan minggir,” lanjutnya.
Amirudin menegaskan bahwa Pemkab Banggai saat ini sedang menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh ASN eselon III dan IV. Mereka yang tidak mampu menunjukkan dedikasi dalam bekerja akan diganti dengan ASN yang lebih kompeten dan punya semangat melayani.
Baca juga: PEP Donggi Matindok Field Dukung Pengembangan Wisata Minat Khusus Dusun Kokolomboi Bangkep
“Kami ingin pejabat yang aktif, bukan yang hanya hadir saat seremonial,” ujarnya.
Dukungan Masyarakat dan DPRD
Langkah ini mendapat dukungan luas dari masyarakat, khususnya tokoh adat dan pemuda di beberapa kecamatan yang merasa wilayah mereka kurang mendapat perhatian. Bahkan beberapa anggota DPRD Kabupaten Banggai juga menyatakan bahwa pembenahan SDM birokrasi adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.
Dengan komitmen tinggi dari pimpinan daerah seperti Bupati Amirudin, Kabupaten Banggai menunjukkan arah yang jelas dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, tegas, dan pro-rakyat. Pencopotan jabatan bukan sekadar hukuman, tetapi sinyal bahwa pejabat publik harus bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya.
