Ruang Luwuk– Tim Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah terus bergerak dalam upaya pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi korban penggusuran paksa di Tanjung Sari, Luwuk Banggai. Konsolidasi terbaru yang digelar bersama warga menandai langkah penting dalam merumuskan program pemberdayaan yang diharapkan mampu memulihkan kehidupan mereka yang terdampak sejak 2017 lalu.
Dalam pertemuan itu, perwakilan Satgas PKA Sulteng, Noval A. Saputra, menekankan pentingnya pemulihan berbasis komunitas. Program tersebut, kata dia, tidak hanya sekadar memberikan bantuan jangka pendek, melainkan membangun kemandirian melalui kelompok-kelompok masyarakat.
“Kami bersama warga ingin merumuskan tentang bagaimana pemberdayaan. Contohnya, pembentukan kelompok nelayan, kelompok penjahit, dan usaha-usaha produktif lainnya. Tujuannya agar masyarakat bisa bangkit kembali dengan kemampuan sendiri,” ungkap Noval.
Langkah ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Kasubag Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulteng, Fadli Godal, yang turut hadir dalam sosialisasi, menegaskan bahwa selain aspek ekonomi, pemenuhan hak-hak dasar warga juga harus menjadi prioritas.
“Pemulihan tidak bisa hanya dilihat dari sisi mata pencaharian. Akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak juga harus diwujudkan. Insyaallah sudah diusulkan untuk dianggarkan pada tahun 2026, mari kita sama-sama memperjuangkannya,” tegas Fadli.
Mengurai Luka Lama Penggusuran 2017
Kasus penggusuran paksa yang menimpa masyarakat Tanjung Sari pada tahun 2017 meninggalkan luka mendalam. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka. Selama bertahun-tahun, warga menuntut adanya perhatian dan pemulihan dari pemerintah, namun penyelesaiannya berjalan lambat.
Kabar baik mulai terasa ketika pada Senin, 26 Agustus 2025, Satgas PKA Sulteng menggelar rapat bersama Pemerintah Kabupaten Banggai di ruang rapat Kantor Bupati. Pertemuan itu khusus membahas langkah-langkah konkrit dalam menyelesaikan persoalan agraria yang dialami masyarakat Tanjung Sari.
Baca Juga: Tiket Pesawat Luwuk–Jakarta Tembus Rp3 Juta Pemkab Banggai Angkat Suara
Rapat tersebut menjadi titik terang, karena untuk pertama kalinya pemerintah provinsi dan kabupaten menyatakan komitmen berkolaborasi dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada korban penggusuran. Kesepakatan ini diharapkan mampu membuka jalan bagi terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar, baik melalui regulasi maupun penganggaran yang jelas.
Harapan Baru di Tengah Perjuangan
Masyarakat Tanjung Sari menyambut sosialisasi ini dengan optimisme. Meski perjalanan masih panjang, adanya keterlibatan langsung pemerintah memberi angin segar setelah bertahun-tahun menunggu kejelasan. Warga menaruh harapan besar agar program pemberdayaan benar-benar berjalan, bukan hanya wacana.
Langkah Satgas PKA Sulteng ini juga menjadi contoh bagaimana penyelesaian konflik agraria tidak hanya soal lahan, tetapi juga menyangkut pemulihan martabat dan hak-hak masyarakat yang terdampak.
