Luwuk, Banggai Laut – Polemik pembayaran utang proyek pembangunan di Kabupaten Banggai Laut (Balut) kembali memanas. Bupati Balut Sofyan Kaepa resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) karena diduga lalai membayarkan sejumlah proyek pembangunan yang telah selesai dikerjakan kontraktor.
Kontraktor Geram, Pilih Tempuh Jalur Hukum
Sejumlah kontraktor yang tergabung dalam asosiasi jasa konstruksi di Balut mengaku sudah kehabisan cara menagih pembayaran proyek tahun anggaran sebelumnya. Mereka menilai pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Sofyan Kaepa tidak menunjukkan itikad baik.
“Kami sudah bersurat, melakukan audiensi, bahkan mediasi. Tapi tidak ada kejelasan. Karena itu, kami laporkan ke KPK dan Kejagung agar persoalan ini terang benderang,” ujar salah satu kontraktor di Luwuk.
Menurut mereka, nilai utang proyek yang belum dibayarkan mencapai miliaran rupiah.
Dugaan Maladministrasi dan Penyalahgunaan Wewenang
Laporan ke KPK dan Kejagung tidak hanya terkait tunggakan pembayaran, tetapi juga dugaan adanya maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran proyek.
Para pelapor menilai ada kejanggalan dalam mekanisme pencairan dana, termasuk proyek yang telah selesai namun tidak dimasukkan dalam daftar pembayaran.
Pemerintah Daerah Belum Beri Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Sofyan Kaepa maupun pihak Pemerintah Kabupaten Balut belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Beberapa pejabat terkait hanya menyampaikan bahwa persoalan ini masih dalam tahap evaluasi internal.
Namun, sikap diam pemerintah dinilai memperburuk keadaan dan menambah ketidakpastian bagi para kontraktor yang menunggu pembayaran.
Baca juga: Syafrudin Hinelo Laporkan Capaian Program Kwarcab Pramuka Banggai
KPK dan Kejagung Diminta Serius Tangani Kasus
Aktivis antikorupsi di Sulawesi Tengah turut mendukung langkah kontraktor melaporkan kasus ini. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum agar kasus serupa tidak terus berulang di daerah.
“Pemerintah daerah harus transparan. Jangan sampai proyek dikerjakan, rakyat tidak mendapat manfaat, dan kontraktor merugi karena anggaran tidak jelas. KPK dan Kejagung harus serius mengusut kasus ini,” tegas seorang aktivis di Luwuk.
Dampak ke Pembangunan Daerah
Kasus ini dikhawatirkan berdampak besar pada iklim investasi dan kepercayaan kontraktor terhadap pemerintah daerah. Jika pembayaran proyek tidak jelas, kontraktor bisa enggan lagi ikut lelang pembangunan di Balut, yang pada akhirnya memperlambat laju pembangunan daerah.
Harapan Ada Titik Terang
Kontraktor berharap laporan ke KPK dan Kejagung dapat membuka jalan keluar. Mereka menuntut transparansi penggunaan anggaran dan kejelasan kapan hak mereka akan dibayarkan.
“Kami hanya menuntut keadilan. Pekerjaan sudah selesai, masyarakat sudah menikmati hasilnya, tapi kami belum menerima hak. Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal kepercayaan pada pemerintah,” ujar salah seorang kontraktor.
